Mahkamah Konstitusi Enggan Uji Materi Pasal Makar

Mahkamah Konsistusi diberitakan menolak uji materi soal pasal makar yang mana diajukan sebelumnya oleh ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) dengan nomor 7/PUU-XV/2017. Di dalam permohonannya, ICJR di sana menilai bahwa tak ada kejelasan terkait dengan definisi makar di dalam KUHP yang mana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, “Aanslag” yang artinya serangan.

 

“Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” tutur Aried Hidayat, Ketua MK, di ruang sidang MK pada hari Rabu (31/1). Di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim MK sendiri berpendapat di dalam kasus makar tak dikenal dengan tindak pidana percobaan. Dengan kata lain, tindak pidana makar tak harus diwujudkan dengan adanya serangan sebagaimana yang dipermasalahkan oleh pemohon.

“cukup dengan sudah adanya niat dan juga perbuatan pelaksanaan apapun adanya perbuatan pelaksanaan yang tak selesai bukan atas kehendak sendiri dari sang pelaku,” ujar Hakim MK, Suhartoyo. Di dalam dalihnya, pemohon pun berpendapat aparat penegak hukum baru dapat bertindak sesudah seseorang terbukti secara nyata dan benar-benar melakukan makar atau serangan.

Akan tetapi hakim MK menilai bahwa delik makar dapat ditindak oleh para penegak hukum cukup dengan cara adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan Togel singapura saja. “Dengan terpenuhinya syarat etrsebut pada pelaku telah bisa dilakukan tindakan penegakan hukum oleh penegak hukum,” lanjut Suhartoyo. Meskipun demikian, hakim MK kembali menegaskan aparat penegak hukum mesti berhati-hati di dalam usaha menerapkan pasal soal makar supaaya tidak digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam sistem demokrasi ini.

MK pun tak menerima uji materi soal pasal makar yang mana diajukan oleh Meki Elosak, Hans Wilson Wader, Gereja Kemah Injil yang ada di Tanah Papua dan yang lainnya. “Pokok permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan pasal 104, Pasal 106, dan juga Pasal 107, soal Peraturan Hukum Pidana tak dapat diterima,: ungkap Arief Hidayat, Ketua MK.

Hakim berpendapat bahwa pasal-pasal yang mana mengatur soal tindak pidana makar di dalam KUHP adalah pasal-pasal yang mana berkaitan dengan kejahatan pada negara. Karena itu hakim menilai keberadaan pasal makar itu tak bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu juga hakim pun menilai tak ada materi di dalam pasal makar yang mana bertentangan dengan UUD 1945. “Sehingga mahkamah menolak permohonan pemohon,” tutur hakim MK, Wahiduddin Adams.

Penggunaan Pasal Makar dinilai Berlebihan

Penggunaan pasal makar, lebih lanjut, oleh penegak hukum untuk bisa menjerat sejumlah tokoh sekarang ini dinilai sangat berlebihan. Ahli hukum dari Hak Asasi Manusia UII (Universitas Islam Indonesia), Eko Riyadi, mengatakan bahwa pasal makar semestinya digunakan untuk kasus percobaan penggulingan pemerintahan dengan ekspresi fisik.

Akan tetapi yang terjadi sekarang ini sejumlah tokoh malahan dikenai pasal makar dikarenakan mereka dituding pernah berdiskusi dan juga merencanakan demonstrasi. Eko juga menambahkan bahwa makar di Indonesia ini ditafsirkan sebagai bentuk demokrasi, ekspresi untuk mengkritik pemerintah, dan juga ekspresi yang mengatakan bahwa pemerintah tak adil.

“Itu dianggap menyerang pemerintah,” ungkapnya saat ia menjadi saksi ahli dalam sidang uji materi pasal makar yang digelar pada hari Selasa (30/1)  di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Menurut dirinya, dalam negara yang menerapkan demokrasi, kebebasan berekspresi mesti dihargai. Dan ia juga menambahkan bahwa kebebasan berekspresi ini adalah salah satu cara untuk memastikan pemerintahan sudah berjalan dengan baik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *