Butuh 9 Tahun Bagi Pemerintah Untuk Lunasi Utang Rp. 4.035 T

Kementerian Keuangan sudah mengestimasi pemerintah akan membutuhkan waktu kurang lebih 9 tahun untuk membayar semua utang-utangnya sekarang ini yang sudah mencapai Rp. 4.035 T atau sekitar Rp. 450 T per tahunnya.

Lunasi Rp. 450 T Per Tahunnya

Scenaider Clasein H Siahaan, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, menyebutkan bahwa estimasi tersebut pasalnya muncul dengan pertimbangan batas jatuh temponya setiap penarikan utang dan juga kemampuan pembayaran utang oleh pemerintah Indonesia.

“Kami kelola dari jatuh temponya, hampir 9 tahun lamanya. Jadi hutang bakal lunas sepanjang 9 tahun. Ini berarti Rp. 4.035 T dibagi 9 tahun, berarti kurang lebih Rp. 450 T per tahunnya harus dibayar,” ucapnya saat berbincang-bincang dengan media di Bank Indonesia pada hari Kamis (15/3). Bahkan dirinya menganggap bahwa pelunasan utang sebenarnya bisa saja dipercepat menjadi hanya 4 tahun saja dengan memperbesar alokasi pembayaran utang dari seluruh total penerimaan negara dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Misalnya saja untuk melunasi utang dalam waktu 8 tahun bisa membutuhkan waktu sekitar Rp. 500 T dari penerimaan untuk membayar utang. Kemudian, supaya hutang lunas dalam waktu 4 tahun, artinya membutuhkan alokasi penerimaan mencapai Rp. 1.000 T untuk membayar utang.

“Namun urusan bayar membayar utang ini kan sepenuhnya politik anggaran juga. Politik anggaran itu artinya bergantung proyeksi penggunaannya,” ungkapnya.

Jangan Hanya Andalkan APBN

Ia sendiri melihat bahwa meskipun banyak pihak yang khawatir dengan jumlah utang pemerintah, akan tetapi pemerintah tidak bisa hanya fokus saja menggunakan APBN untuk membayar utang-utang tersebut. untuk itu lah, pembayaran utang mesti tetap dipetakan dengan rasional sesuai dengan kebutuhan negara dan kemampuan.

Pasalnya, di satu sisi pemerintah sendiri tetap harus memberikan perhatiannya dan alokasi anggaranya untuk belanja negara yang bermanfaat dan penting untuk masyarakat. Misalnya saja untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, biaya pendidikan, sosial, dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia meminta pada masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan pengelolaan utang ini pada pemerintah. “Jadi ya tidak perlu khawatir. Serahkan saja semuanya pada ahli-ahlinya untuk mengelola utang ini,” imbuhnya.

Rasio Utang Masih Tergolong Rendah

Namun di sisi lainnya, ia juga kembali menekan bahwa porsi utang pemerintah ini mungkin terlihat lebih besar dari segi nominal. Akan tetapi rasionya dewa poker online masih lebih rendah dari negara-negara yang sejajar dengan negara Indonesia (tier countries).

Tercatat, rasio utang Indonesia apabila dibanding dengan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 29,24%. Angka ini bisa tergolong rendah apabila dibandingkan negara yang lainnya misalnya saja Thailand 41,8%, Malaysia 52,3%, Vietnam sebesar 63,4% Brazil sebesar 81% dan Irlandia sebesar 72,8%.

Apabila dibandingkan tier itu relative, itu lah yang dikatakan Scenaider. “Artinya ya comparable lah (sebanding) dengan apa yang lain dan kami punya kemampuan untuk membayar itu,” pungkasnya lagi.

Kementerian Keuangan sendiri mencatat total uang pemerintah sampai akhir Februari 2017 menembus Rp. 4035 ini besarnya naik sebesar 13.46% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu Rp. 3.556 T. Utang pemerintah masih juga didominasi oleh penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) yang besarnya mencapai Rp. 3.257,26 T atau 80.73% dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN itu mayoritas atau kurang lebih Rp. 2.359,47 T diterbitkan dalam denominasi rupiah sendiri misalnya, dilansir dari CNN Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *