Butuh 9 Tahun Bagi Pemerintah Untuk Lunasi Utang Rp. 4.035 T

Kementerian Keuangan sudah mengestimasi pemerintah akan membutuhkan waktu kurang lebih 9 tahun untuk membayar semua utang-utangnya sekarang ini yang sudah mencapai Rp. 4.035 T atau sekitar Rp. 450 T per tahunnya.

Lunasi Rp. 450 T Per Tahunnya

Scenaider Clasein H Siahaan, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, menyebutkan bahwa estimasi tersebut pasalnya muncul dengan pertimbangan batas jatuh temponya setiap penarikan utang dan juga kemampuan pembayaran utang oleh pemerintah Indonesia.

“Kami kelola dari jatuh temponya, hampir 9 tahun lamanya. Jadi hutang bakal lunas sepanjang 9 tahun. Ini berarti Rp. 4.035 T dibagi 9 tahun, berarti kurang lebih Rp. 450 T per tahunnya harus dibayar,” ucapnya saat berbincang-bincang dengan media di Bank Indonesia pada hari Kamis (15/3). Bahkan dirinya menganggap bahwa pelunasan utang sebenarnya bisa saja dipercepat menjadi hanya 4 tahun saja dengan memperbesar alokasi pembayaran utang dari seluruh total penerimaan negara dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Misalnya saja untuk melunasi utang dalam waktu 8 tahun bisa membutuhkan waktu sekitar Rp. 500 T dari penerimaan untuk membayar utang. Kemudian, supaya hutang lunas dalam waktu 4 tahun, artinya membutuhkan alokasi penerimaan mencapai Rp. 1.000 T untuk membayar utang.

“Namun urusan bayar membayar utang ini kan sepenuhnya politik anggaran juga. Politik anggaran itu artinya bergantung proyeksi penggunaannya,” ungkapnya.

Jangan Hanya Andalkan APBN

Ia sendiri melihat bahwa meskipun banyak pihak yang khawatir dengan jumlah utang pemerintah, akan tetapi pemerintah tidak bisa hanya fokus saja menggunakan APBN untuk membayar utang-utang tersebut. untuk itu lah, pembayaran utang mesti tetap dipetakan dengan rasional sesuai dengan kebutuhan negara dan kemampuan.

Pasalnya, di satu sisi pemerintah sendiri tetap harus memberikan perhatiannya dan alokasi anggaranya untuk belanja negara yang bermanfaat dan penting untuk masyarakat. Misalnya saja untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, biaya pendidikan, sosial, dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia meminta pada masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaan pengelolaan utang ini pada pemerintah. “Jadi ya tidak perlu khawatir. Serahkan saja semuanya pada ahli-ahlinya untuk mengelola utang ini,” imbuhnya.

Rasio Utang Masih Tergolong Rendah

Namun di sisi lainnya, ia juga kembali menekan bahwa porsi utang pemerintah ini mungkin terlihat lebih besar dari segi nominal. Akan tetapi rasionya dewa poker online masih lebih rendah dari negara-negara yang sejajar dengan negara Indonesia (tier countries).

Tercatat, rasio utang Indonesia apabila dibanding dengan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 29,24%. Angka ini bisa tergolong rendah apabila dibandingkan negara yang lainnya misalnya saja Thailand 41,8%, Malaysia 52,3%, Vietnam sebesar 63,4% Brazil sebesar 81% dan Irlandia sebesar 72,8%.

Apabila dibandingkan tier itu relative, itu lah yang dikatakan Scenaider. “Artinya ya comparable lah (sebanding) dengan apa yang lain dan kami punya kemampuan untuk membayar itu,” pungkasnya lagi.

Kementerian Keuangan sendiri mencatat total uang pemerintah sampai akhir Februari 2017 menembus Rp. 4035 ini besarnya naik sebesar 13.46% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu Rp. 3.556 T. Utang pemerintah masih juga didominasi oleh penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) yang besarnya mencapai Rp. 3.257,26 T atau 80.73% dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN itu mayoritas atau kurang lebih Rp. 2.359,47 T diterbitkan dalam denominasi rupiah sendiri misalnya, dilansir dari CNN Indonesia.

Tsamara Mengakui Kritiknya untuk Megawati Berlandaskan Emosional

Tsamara Amany, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat PSI (Partai Solidaritas Indonesia) angkat suara tentang beredarnya cuitan tentang Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, yang beredar di twitter akhir-akhir ini. cuitan yang menjadi sorotan public dan warganet tersebut bertuliskan dalam bentuk poster digital dan bertuliskan ‘Megawati Tidak Pantas Pimpin PDIP’ dan ‘Saatnya Jokowi Ambil Alih PDIP’.

Saat Itu Masih 18 Tahun

Tsamara mengakui bahwa tulisan tersebut adalah kicauannya di Twitter. Namun saat ia menulisnya, Tsamara menyebut bahwa dirinya masih berusia 18 tahun saat itu dan ditulisnya tanpa banyak pertimbangan rasional dan bahkan belum memiliki afiliasi politik apapun. “Ini sebenarnya tweet lama yang dilontarkan anak berusia 18 tahun, baru saja bikin Twitter, dan menggebu soal politik dan belum tahu tentang apapun. Tweetnya hanya berdasar pada pertimbangan emosional saja,” ungkapnya saat ditemui pada hari Jumat ini (16/3) dilansir dari CNN Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa cuitan tersebut tidak terkait dengan kepengurusannya di Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Karena, perempuan yang mana pernah menjadi staf magang mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, ini baru saja bergabung dengan PSI pada tahun 2017 kemarin.

“Saya baru saja gabung PSI tahun 2017 kemarin, jadi bagaimana mungkin sikap resmi PSI. itu hanya upaya menggoreng isu lama saja yang sama sekali tidak relevan lagi untuk hari ini,” tegasnya lagi.

Sudah Klarifikasi ke PDIP

Tsamara juga meyakini bahwa cuitan tersebut Cuma upaya adu domba saja antara PSI dengan PDIP sebagai sesame pendukung Presiden Jokowi. Ia juga mengklaim bahwa ia sudah berkomunikasi langsung dengan berbagai pihak dari PDIP guna mengklarifikasi cuitan itu. menurutnya, partai DompetMGM yang berlambang banteng tersebut sudah merespons dengan sangat baik dan juga memaklumi tulisan yang ia cuitkan.

“Lagi pula, niat jahat apa yang akan dilakukan oleh anak 18 tahun? Kalau saya bilangnya baru hari ini, artinya ya memang saya tidak belajar,” bela Tsamara. Ia juga mengaku bahwa sejak di PSI dirinya telah belajar banyak untuk mengkritik dengan cara yang rasional dan bijak. Tsamara bahkan menyadari tulisannya pada saat itu sebagai sebuah proses pembelajaran.

“Saya tak malu juga kok untuk mengakui apa yang pernah saya tweet-kan saya tahun 2015 itu tidak bijak, memang,” diakuinya lagi. Namun ia menyebutkan tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan akun-akun yang menyebarkan cuitan lamanya itu ke polisi. Akan tetapi ia menyatakan sekarang ini banyak sekali hal yang mesti diurusi ketimbang mempersoalkan cuitan itu.

“Saya enggak pengen mencari tahu siapa orang-orang yang menyebarkan ini karena banyak hal yang mesti kita urusin. Jadi jangan bikin isu adu domba lagi kaya gini,” ujarnya.

Kiprah PSI

PSI ini sendiri dibentuk untuk merangkul anak-anak muda dan juga orang-orang minim pengalaman politik untuk menjadi kader. Sepertinya ini senada dengan apa yang dinyatakan Tsamara karena sebelum dirinya bergabung dengan PSI, ia tak banyak memiliki pengetahuan tentang politik. PSI meyakini bahwa mesin politik bakal bergerak lebih lancar lagi apabila anak-anak muda yang menjadi roda utamanya.

Tak tanggung-tanggung juga, PSI menargetkan di Pemilu 2019 bisa meraih 20% kepemilikan kuris di parlemen supaya memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold yang dapat mereka gunakan pada tahun 2024 mendatang.