Din Syamsuddin Berperilaku Radikal

Laporan mengenai Din Syamsuddin yang diduga telah berperilaku radikal telah dilimpahkan ke Kementerian Agama oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mantan Keruan Umum PP Muhammadiyah tersebut dilaporkan dengan alasan adanya pelanggaran kode etik dan hal hal berbentuk radikalisme. Untuk mengusut hal tersebut maka dilakukan penyelidikan dan crosscheck oleh pihak Kemenag dan beberapa pihak terkait.

Din Syamsuddin Melanggar Kode Etik ASN

Pihak KASN melaporkan Din Syamsuddin kepada Kemenag. Selain itu KASN pun melakukan pelaporan kepada Gerakan Antiradikalisme Institut Teknologi Bandung. Kemudian laporan diteruskan ke Satuan Tugas Penanganan Radikalisme ASN. Ketua KASN, Agus Pramusinto mengatakan bahwa ini adalah usaha untuk mengusut tuntas upaya radikal yang dilakukan oleh berbagai pihak dan kali ini mengenai salah satu tokoh yang dikenal luas oleh masyarakat yang juga menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Sebagai ASN, Din Syamsuddin juga dilaporkan ke BAdan Kepegawaian Negara dimana belian menjabat sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di salam satu universitas Islam di Jakarta. Pernyataan dan tindakan Din disebutkan telah melanggar kode etik sebagai ASN selama 2 tahun terakhir. Din Syamsuddin pernah menjabat juga sebagai deklataro Koalisi Aksi Menyelamatan Indonesia sehingga bisa ditelusuri kapan dan bagaimana Din Syamsuddin melakukan tindakan radikal dalam dua tahun terakhir.

Ada beberapa pasal yang telah menjerat Din Syamsuddin, dua pasal yang paling disorot adalah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai putusan hasil sengketa Pilpres 2019 dan bagaimana kinerjanya di dalam KAMI. Dalam beberapa tahun ke belakang suara Din terdengar lebih lantang dan memiliki banyak orang yang sepemahaman dengan dirinya. Oleh karena itu beberapa cuitan, perkataan dan tindakan yang dilakukan kemudian diinvestigasi oleh KASN dan terlihatlah ada pelanggaran yang dilakukan.

Din Syamsuddin Dapat Sanksi Berat

Dari total 9 pasal yang diduga dilanggar Din, dua di antaranya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait putusan hasil sengketa Pilpres 2019 dan kiprahnya di KAMI. Sebagai ASN, melanggar 9 pasal dalam kode etik profesionalisme adalah satu hal yang tidak biasa. Maka diperlukan proses hukum yang tepat.

Karena pelanggaran ini maka pihak GAR ITB melalui juru bicaranya Shinta Madesari berharap KASN bisa memberikan sanksi yang berat kepada Din sehingga menjadi contoh untuk masyarakat resiko melakukan tindakan radikal. Sanksi yang mungkin diberikan kepada Din adalah penurunan pangkat hingga pemberhentian situs judi slot online yang tidak hormat dari ASN.

Ketika seseorang ingin menjadi aparatur sipil negara atau ASN maka orang tersebut harus bisa menyesuaikan dengana turan atau kode etik yang ada di dalam aturan ASN. Sepertinya Din Syamsuddin tidak mengindahkan hal tersebut sehingga ada beberapa sikap atau pernyataan yang tidak bisa menjadi contoh untuk masyarakat pada umumnya. Beragam jenis tindakan pun ada rekam jejaknya di media sosial sehingga bisa dijadikan sebagai barang bukti. Beberapa lembaga yang bekerja sama atau pernah menjalin hubungan dengan din pun dapat memberikan keterangan mengenai pelanggaran kode etik ini.

Pihak KASN akan memantau laju pelaporan ini hingga akan ada kesimpulan untuk kasus radikalisme yang dilakukan oleh pegawai ASN. Pelaporan ini juga berlaku untuk seluruh ASN di seluruh Indonesia jika dinilai telah melakukan kegiatan atau pernyataan radikal yang akan mengganggu kedaulatan NKRI. Pelaporan mengenai Din Syamsuddin akan terus dikawan oleh berbagai pihak hingga kasus ini selesai.